Penataan Organisasi dan Tata Kerja KUA Tahun 2023

Singkawang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Singkawang  melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam melaksanakan kegiatan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sosialisasi Skema Kebijakan Baru dan Organisasi Tata Kerja  Kantor Urusan Agama (KUA). Kegiatan yang dilselenggarakan di aula Kantor Kemenag Kota Singkawang dibuka oleh Drs. H. Muhlis, M.Pd selaku Kepala Kantor dan diikuti Kepala KUA, Staff KUA dan Penyuluh Agama Islam PNS dan non PNS berjumlah 35 peserta pada hari Senin (31/07/2023).

Disampaikan Bulyamin Hadimin, S.HI selaku Kepala Seksi Bimbingan Islam Kantor Kemenag Singkawang dalam laporannya pada acara tersebut menyampaikan “sesungguhnya  organisasi dan tata kerja  utama kita adalah mengerjakan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,  secara keseluruhan bermuara di KUA dengan kata lain menjadi ujung tombak, tidak salah disebutkan bawah KUA adalah miniatur Kementerian Agama. Dan beliau juga menyampaikan di acara ini sebagai narasumber pertama di sampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Kota Singkawang, Aliyansah, S.Pd.I, M.Pd dengan materi : Peta Jabatan pada KUA, Analisa Jabatan pada KUA, dan Analisa Beban Kerja pada KUA, kemudian di lanjutkan dengan narasumber kedua yaitu beliau sendiri dengan materi : Layanan Keagamaan pada KUA. Materi-materi yang disampaikan bertujuan untuk menunjang dan menyelaraskan tugas dan fungsi KUA sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam menjalankan tugas sehari-hari, imbuhnya.

Drs. H. Muhlis, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan kegiatan  Penataan Organisasi dan Tata Kerja dalam bingkai KUA akan memberikan informasi-informasi dan kebijakan apa saja dalam pengelolaan Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan unit pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Ketentuan ini termaktub dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama  Kecamatan. Penataan tata kerja dan sosialisasi skema kebijakan baru organisasi penataan yang terjadi tentu  bagaimana kita menata tugas fungsi masing-masing, tidak boleh ada di satu instansi membuat suasana gaduh   yang mengakibatkan pekerjaan atau pelayanan  terbengkalai. Sebagaimana Kebijakan dan Program Prioritas Kementerian Agama yaitu Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Revitalisasi KUA, Kemandirian Pesantren dan Penetapatan Tahun Toleransi, tutupnya.(MD/skw)