Pendampingan Pengukuran Tanah GKPS Singkawang, Wujud Sinergi Lintas Instansi untuk Kepastian Hukum Rumah Ibadah

Singkawang (Kemenag) – Upaya menghadirkan kepastian hukum bagi rumah ibadah kembalimenunjukkan progres positif. Sebagai tindak lanjut kerja sama antara Kejaksaan Negeri, KementerianAgama, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Singkawang melalui program Jaksa PengacaraNegara (JPN), dilakukan pengukuran ulang tanah milik Gereja GKPS Singkawang pada Kamis(30/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Tani, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat inimenjadi langkah konkret dalam proses legalisasi aset rumah ibadah. Pendampingan yang ditanganilangsung oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasidatun) tersebut dihadiri oleh seluruhpihak terkait, yakni perwakilan GKPS, Kejari, BPN, serta Kementerian Agama.

Proses pengukuran berjalan lancar dan penuh sinergi. Tim dari BPN melakukan pendataan secara detail terhadap hasil pengukuran sebagai dasar untuk tahapan administrasi selanjutnya. Kolaborasi lintasinstansi ini tidak hanya memastikan ketepatan teknis, tetapi juga memperkuat komitmen bersamadalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset keagamaan.

Perwakilan GKPS, Liu Siang Ha, menegaskan bahwa legalitas tanah rumah ibadah merupakankebutuhan yang sangat mendasar. Menurutnya, kepastian status tanah tidak hanya mencegah potensisengketa di masa depan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat dalam menjalankanibadah.

“Legalitas tanah rumah ibadah sangat penting karena berdampak langsung pada kualitas ibadah umat. Dengan status yang jelas, kita dapat menghindari berbagai persoalan hukum, sekaligus membukapeluang pengembangan infrastruktur gereja ke depan,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar proses administratif, kegiatan ini menjadi simbol kehadiran negara dalam menjaminhak beragama sekaligus memperkuat toleransi di tengah masyarakat. Sinergi antara Kejari, Kemenag, dan BPN diharapkan dapat terus berlanjut, sehingga semakin banyak rumah ibadah yang memilikikepastian hukum atas asetnya.

Langkah ini juga menjadi inspirasi bagi lembaga keagamaan lainnya untuk proaktif mengurus legalitastanah, demi menciptakan lingkungan ibadah yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan fondasihukum yang kuat, rumah ibadah tidak hanya menjadi pusat spiritual, tetapi juga pilar harmoni sosial di tengah keberagaman Kota Singkawang. (Liu/skw)