Mengutamakan Kepentingan Guru, Kemenag Singkawang Cari Solusi Terbaik untuk Penerima TPG

Singkawang (Kemenag) – Di tengah dinamika kebijakan dan keterbatasan anggaran, Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan bersama para perencana, pejabat teknis, serta penyelenggara lintas agama terkait pembayaran Tunjangan ProfesiGuru (TPG), Kamis (07/05) siang. Rapat yang dipandu Kasubbag TU, Aliyansah, dan dipimpinlangsung Kepala Kantor Kemenag Kota Singkawang, Muhlis, berlangsung penuh kehati-hatian dantanggung jawab.

Dalam pemaparannya, tim perencana, Eka menjelaskan bahwa kebutuhan pembayaran TPG tahun 2025 mengalami lonjakan signifikan, khususnya bagi guru yang baru lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025. Sementara itu, pagu anggaran yang tersedia dinilai belum mampu menutupi seluruhkebutuhan pembayaran hingga akhir tahun.

Meski demikian, Kemenag Singkawang menegaskan komitmennya untuk tetap mengupayakan hakpara guru dengan mempertimbangkan risiko dan dampak yang paling kecil bagi semua pihak. KepalaKantor Kemenag, Muhlis, menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya terjadi di Singkawang, tetapijuga dialami secara nasional.

“Ini bukan persoalan daerah saja, tetapi persoalan nasional. Kementerian Agama sedang mengusulkantambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan agar hak para guru tetap dapat dibayarkan,” ujarMuhlis dalam arahannya.

Muhlis juga meminta seluruh kepala seksi dan penyelenggara agar memahami kondisi secara utuhsehingga mampu memberikan penjelasan yang tepat kepada para guru di lapangan. Ia mengingatkanagar tidak muncul informasi yang simpang siur yang justru menimbulkan keresahan.

“Bukan tidak dibayarkan, tetapi belum dibayarkan sambil menunggu tambahan anggaran turun. Iniyang harus dipahami bersama,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, para peserta rapat turut memberikan berbagai pertimbangan demi menjagastabilitas pelayanan dan komunikasi kepada guru-guru penerima TPG. Beberapa skema pembayarandibahas secara matang agar pembayaran tetap berjalan sambil menunggu kepastian Anggaran BelanjaTambahan (ABT) dari pemerintah pusat.

Kasubbag TU, Aliyansah, menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan risikopaling kecil dan dilakukan secara kolektif agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Rapat koordinasi itu juga menjadi momentum evaluasi tata kelola keuangan dan pelayanan publik di lingkungan Kemenag Singkawang. Muhlis kembali mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjagakualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk pada pelaksanaan Work From Home (WFH), sehinggamasyarakat tetap mendapatkan layanan secara optimal.

Melalui rapat ini, Kemenag Singkawang menunjukkan komitmennya untuk terus mengedepankantransparansi, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, sekaligus menjagakepercayaan para guru dan masyarakat di tengah tantangan keterbatasan anggaran negara.(Humas/skw)