Kemenag Singkawang Gelar Rakor Penertiban Administrasi Perkawinan Umat Khonghucu

Singkawang (Kemenag) – Dalam rangka menertibkan administrasi perkawinan bagi umat Konghucudi Kota Singkawang, Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang menggelar Rapat KoordinasiPencatatan Nikah dan Penerbitan Akta Perkawinan Kolektif Umat Konghucu pada Jumat (14/11). Kegiatan berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Kemenag Singkawang mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Rapat dipandu oleh Kepala Subbag TU, Aliyansah, mewakiliKepala Kantor Kemenag Singkawang, dan dihadiri olehPembimas Konghucu Kanwil Kemenag Kalbar Umi Marzuqoh, Kepala Dinas Dukcapil Kota Singkawang beserta jajaran, Pengurus MAKIN Kota Singkawang, serta Penyuluh Agama Konghucu.

Dalam arahannya, Aliyansah menegaskan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan administrasi, khususnya dokumen kelahiran dan perkawinan umat Konghucu yang belum tertib. Salah satu contohyang kerap terjadi adalah akta kelahiran yang hanya mencantumkan nama ibu, sehingga ketika anakmembutuhkan layanan hukum seperti waris, status hukumnya menjadi lemah.

“Akta perkawinan menjadi dasar bagi dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran, KTP, dan KK. Karena itu kegiatan seperti ini sangat penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukunganDukcapil dan MAKIN, terutama untuk melakukan pendekatan kepada umat,” ujarnya.

Aliyansah menambahkan bahwa banyak umat baru memahami pentingnya pencatatan perkawinanketika sudah menghadapi masalah, seperti pencantuman nama ayah pada akta anak, pengesahan anak, dan legalitas pernikahan.

Perwakilan Dinas Dukcapil Singkawang menjelaskan secara rinci regulasi dan prosedur penerbitanakta perkawinan, termasuk perbedaan aturan antara dokumen lama dan sistem terbaru. Aktaperkawinan kini diterbitkan tanpa foto, tetapi dilengkapi barcode sehingga dapat diverifikasikeabsahannya melalui sistem Kemendagri.

Dukcapil juga memaparkan data penduduk beragama Konghucu di Kota Singkawang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2025: Total penduduk Konghucu: 2.552 jiwa, denganLaki-laki: 1.343 dan Perempuan: 1.209.

Dari jumlah tersebut 511 pasangan sudah memiliki akta perkawinan dan 482 pasangan berstatus kawintetapi belum tercatat

“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Banyak umat Konghucu sudah menikah secara agama, tetapi belum dicatatkan secara negara,” jelas perwakilan Dukcapil.

Dukcapil menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi umat Konghucu hanya dapat dilakukansetelah semua persyaratan terpenuhi, antara lain: Surat bukti pemberkatan dari pemuka agama Konghucu, KTP dan KK kedua pasangan, Akta kelahiran, Pas foto ukuran 4×6, dan dokumentambahan: Akta cerai bagi duda/janda, Akta kematian bagi pasangan yang meninggal, Izin atasan untukanggota TNI/Polri, Izin perwakilan negara asal untuk WNA.

Selain itu, usia minimal perkawinan mengikuti UU 16 Tahun 2019, yakni 19 tahun untuk laki-lakimaupun perempuan. Pasangan yang belum cukup umur wajib mengurus dispensasi pengadilan.

Sama seperti pencatatan perkawinan agama lain, Dukcapil tetap mewajibkan pengumuman selama 10 hari kerja sebelum akta perkawinan diterbitkan. Dalam kondisi mendesak, pengumuman dapatdipersingkat atas izin Camat setempat.

Dukcapil juga memaparkan empat model akta kelahiran yang berlaku saat ini: Akta lahir dengan namaayah dan ibu lengkap, Akta lahir yang hanya mencantumkan nama ibu, Akta lahir dengan nama ayah-ibu disertai catatan bahwa perkawinan belum tercatat, Akta lahir tanpa nama ayah dan ibu (kasus anakditemukan),

Terkait pengesahan anak, dijelaskan bahwa: Anak yang lahir sebelum pemberkatan harus disahkanmelalui penetapan pengadilan. Anak yang lahir setelah pemberkatan agama dapat langsung dibuatkanakta pengesahan anak oleh Dukcapil tanpa sidang.

Catatan pinggir pada akta lahir juga akan ditambahkan untuk menyesuaikan perubahan status anaksetelah orang tua mencatatkan perkawinan.

Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian administrasi perkawinan umat Konghucu di Kota Singkawang, sekaligus memastikan seluruh umat mendapatkan hak-hak kependudukan merekasecara sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kita berupaya semaksimal mungkin agar umat kita tertib administrasi, sehingga hak-hak merekasebagai warga negara dapat terpenuhi,” tutup Aliyansah. (Humas/skw)