Rapat Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan : Wujud Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Singkawang (Kemenag) – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, cepat, dan humanis, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Singkawang menggelar Rapat Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) untuk periode 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (19/05) bertempat di Operation Room Kantor Kemenag Singkawang dan menghadirkan perwakilan dari berbagai unsur, seperti satuan kerja, FKUB, Pengurus DMI, Pengurus PGIS, Pimpinan Pondok Pesantren, serta Pengurus MUI.
Mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Kemenag sebagai organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dasar di berbagai sektor, termasuk Bimbingan Masyarakat, Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Pendidikan Agama dan Keagamaan. Oleh karena itu, keberadaan Standar Pelayanan (SP) menjadi fondasi utama dalam menjamin mutu layanan kepada masyarakat.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kasubbag Tata Usaha, Aliyansah, yang menegaskan bahwa penyusunan SP dilakukan secara bertahap sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017. Ia memaparkan bahwa proses ini meliputi penyusunan draf SP, pengembangan SOP, hingga pelaksanaan public hearing bersama para pemangku kepentingan. “Inilah tujuan kami mengundang unsur pendidikan keagamaan dan stakeholder lainnya, agar penyusunan SP benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat pengguna layanan,” ujarnya.
Dalam arahannya, Kepala Kantor Kemenag Singkawang, H. Muhlis, mengapresiasi kehadiran para undangan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan konstruktif. Ia menyampaikan bahwa penyusunan SP bukan hanya sekadar pemenuhan administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen nyata untuk menghadirkan layanan yang semakin berkualitas. “Kita ingin pelayanan di Kemenag Singkawang ini tidak hanya cepat, tetapi juga tenang dan nyaman. Karena esensi dari pelayanan publik adalah memberikan kepastian, kejelasan, serta rasa aman bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, H. Muhlis menekankan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. “Penyusunan SP ini juga menjadi bagian dari semangat membumikan zona integritas, bukan semata-mata proyek, tapi sudah menjadi budaya kerja harian kita di Kementerian Agama,” tambahnya.
Rapat ini dipandu langsung oleh Kasubbag TU, Aliyansah, dengan sesi diskusi aktif membahas 33 standar pelayanan yang telah dirumuskan. Peserta rapat diberi ruang untuk memberikan saran, masukan, maupun perbaikan terhadap komponen layanan, agar SP yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adaptif terhadap dinamika regulasi ke depan.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun berita acara sebagai hasil akhir dari proses penyusunan bersama. Dengan adanya standar pelayanan yang solid, Kantor Kemenag Singkawang berharap dapat terus memberikan layanan prima (layanan yang cepat, jelas, pasti, dan aman) sebagai wujud nyata pelayanan publik berbasis nilai-nilai integritas dan profesionalisme. (MD/skw)
Pos Terkait
